Pengarang	:	BAPPEDA Kabupaten Gresik
Penerbit	:	BAPPEDA Kabupaten Gresik
Tahun	:	2024

Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, pengolahan data primer dan sekunder serta analisis yang dilakukan, berikut merupakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Maka dari itu, Penulis memiliki beberapa rekomendasi secara keseluruhan yaitu : Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak eksisting dan potensial baik secara langsung maupun online dengan sosialisasi dan pembinaan, pendataan serta pengarahan kepada wajib pajak. 3. Memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak taat akan kewajiban perpajakannya berupa teguran, pemasangan stiker dan denda. 4. Melakukan pelatihan dan penambahan tenaga teknis lapangan untuk menindak lanjuti pemungutan pajak, serta menyediakan wadah untuk menampung aspirasi yang diperlukan dari wajib pajak.